Bawaslu Mamuju Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Koordinasi Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju-Di tengah derasnya arus informasi yang semakin cepat, menjaga kepercayaan publik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan setiap informasi dikelola secara aman, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat itulah yang mendorong Bawaslu Mamuju untuk terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik.

Senin, 24 Agustus 2026, Kepala Subbagian Pengawasan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Wawan Sulviantono S.Sos bersama staf melakukan koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, Akhmad Taufik.

Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Bawaslu Mamuju dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Mamuju membahas hal terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pembahasan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi serta pemahaman terhadap informasi yang dikecualikan.

Bawaslu Mamuju memandang keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses, dengan tetap memperhatikan batasan terhadap informasi yang memang harus dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, Akhmad Taufik, menyampaikan bahwa tahun ini kami akan memperbaiki keterbukaan informasi dan termasuk informasi yang dikecualikan, merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Koordinasi ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara Bawaslu Mamuju dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, khususnya dalam memperkuat pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.(Humas)