Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Lingkungan Kerja Aman dan Inklusif, Bawaslu Mamuju Ikuti Kegiatan Pojok Pengawasan Bawaslu Sulbar Lewat Daring

Perkuat Lingkungan Kerja Aman dan Inklusif, Bawaslu Mamuju Ikuti Kegiatan Pojok Pengawasan Bawaslu Sulbar Lewat Daring

Bawaslu Mamuju mengikuti kegiatan Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan tema “Penguatan Ekosistem Nirkekerasan dan Layanan Inklusif untuk Mewujudkan Lingkungan Bawaslu yang Aman, Setara dan Bebas dari Kekerasan Seksual”, Senin (2/11/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju-Bawaslu Mamuju mengikuti kegiatan Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (2/11/2026), pukul 09.00 WITA.

Kegiatan Pojok Pengawasan kali ini mengangkat tema “Penguatan Ekosistem Nirkekerasan dan Layanan Inklusif untuk Mewujudkan Lingkungan Bawaslu yang Aman, Setara dan Bebas dari Kekerasan Seksual.”

Bawaslu Mamuju mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat, yang terdiri atas Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PP&PS), kepala sekretariat, kepala subbagian HPPH, kepala subbagian PP&PS, serta staf HPPH dan PP&PS.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Hamrana Hakim, selaku Koordinator Divisi HPPH. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Pojok Pengawasan kali ini akan membahas sejumlah poin penting terkait penguatan kebijakan inklusif serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu, dengan menghadirkan Koordinator Divisi PP&PS Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemateri.

Memasuki sesi materi, pembahasan pertama disampaikan oleh Arham Syam, S.H., M.H., selaku Koordinator Divisi PP&PS Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Ia memaparkan sosialisasi Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Hamrana Hakim, S.Pd., selaku Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yang membahas Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Materi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, saling menghargai, serta memberikan perlindungan bagi seluruh jajaran.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sebagai ruang berbagi pandangan serta memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Mamuju diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan komitmen jajaran dalam menerapkan prinsip inklusivitas, kesetaraan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan pembacaan doa.(Humas)

Penulis : Nurfadliana Santi