Bawaslu Mamuju Gelar Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pasca Pemilu 2024

MAMUJU – Mengakhiri tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kepala Sekretariat, para Kasubag, serta seluruh jajaran staf PNS, PPPK, dan non-PNS.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, dalam sambutannya menegaskan bahwa masa non-tahapan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis seluruh jajaran Bawaslu, terutama dalam aspek penanganan pelanggaran.

“Dalam rangka mengisi kekosongan masa tahapan, penting bagi kita semua untuk melakukan upgrade ilmu. Kegiatan peningkatan kapasitas ini akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu, membahas hal-hal teknis seperti penerimaan laporan, syarat formal dan materiel, hingga proses penyelesaian sengketa. Ini bukan hanya tanggung jawab divisi tertentu, tapi seluruh staf harus memahami,” jelas Rusdin.

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhsan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, yang menekankan pentingnya kegiatan ini dalam rangka pembekalan pasca Pilkada 2024, terutama bagi pegawai PPPK yang baru saja bergabung dalam divisi teknis.

“Evaluasi dan peningkatan kapasitas ini sangat penting, khususnya bagi rekan-rekan PPPK yang baru bergabung. Kita harus memahami prosedur penanganan pelanggaran sejak tahap awal seperti penerimaan laporan hingga proses klarifikasi. Ini bagian dari tanggung jawab kolektif,” ujar Ikhsan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yang juga bernama Ikhsan, menyampaikan bahwa kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di tingkat provinsi, dan Bawaslu Provinsi siap memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penanganan pelanggaran.

“Peningkatan kualitas SDM sangat penting. Penataan tugas harus jelas: siapa membuat kajian, siapa klarifikasi, dan bagaimana pengadministrasiannya. Semua harus berjalan rapi dan terstruktur agar setiap penanganan pelanggaran berkesinambungan dan terkoordinasi dengan unsur pimpinan, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju, Muhammad Imran Pathurrahman, menyampaikan bahwa sekretariat akan mendukung penuh seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh masing-masing divisi.

“Kami berharap kegiatan di masa non-tahapan tidak berhenti, tetapi terus berjalan dengan kegiatan yang fokus pada penguatan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sekretariat akan siap melaksanakan, mendampingi, dan mengawal setiap agenda peningkatan kapasitas yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju,” ujar Imran.

Kegiatan ini menjadi bagian awal dari rangkaian kegiatan mingguan yang dirancang secara sistematis oleh Bawaslu Mamuju sebagai langkah konkret dalam membekali seluruh sumber daya manusia agar siap menghadapi tahapan pemilu yang akan datang dengan lebih matang dan profesional.(Humas)