Bawaslu Mamuju Hadiri Peresmian e-Monev: Langkah Besar Menuju Keterbukaan Informasi yang Lebih Transparan

MAMUJU  – Di tengah upaya besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, Komisi Informasi Sulawesi Barat meluncurkan e-Monev, sebuah platform digital yang diharapkan mampu menjadi alat penilaian keterbukaan informasi di berbagai instansi. Peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, ini disaksikan oleh para pejabat penting, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kepala OPD, serta Kepala Badan Vertikal dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sulawesi Barat menyampaikan, “e-Monev adalah langkah awal kami dalam menilai keterbukaan informasi di setiap instansi pemerintah. Proses ini akan menjadi dasar penilaian untuk ajang KI Award yang akan diselenggarakan pada bulan Desember mendatang. Penilaian melalui e-Monev akan berlangsung selama satu bulan ke depan dan menjadi bagian dari akuntabilitas badan publik,” ujarnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat mengungkapkan pentingnya peran OPD dalam memilah informasi yang terbuka dan yang dikecualikan. “Sebagai pelayanan publik, hampir tidak ada informasi yang seharusnya tertutup. Semua dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan transparansi di pemerintahan,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Informasi atas upayanya dalam memajukan keterbukaan informasi di Sulawesi Barat, sebelum akhirnya membuka acara tersebut secara resmi.

Dari Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, selaku Ketua Bawaslu, menambahkan, “Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, kami di Bawaslu Mamuju sangat mendukung penuh peluncuran e-Monev ini. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya platform ini, kami percaya bahwa akan lebih mudah bagi kami untuk memantau sejauh mana instansi-instansi pemerintah di Sulawesi Barat memberikan akses informasi yang jelas dan transparan kepada publik.”

Rusdin melanjutkan, “Proses keterbukaan informasi ini bukan hanya penting dalam konteks pemerintahan, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran, baik itu dalam penyalahgunaan wewenang maupun dalam tahapan pemilu. Kami berharap, dengan adanya e-Monev, semua pihak semakin termotivasi untuk meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan membantu kami dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif.”

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Komisi Informasi Sulawesi Barat dengan beberapa Badan Vertikal dan OPD. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik di seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat.(Humas)