Langkah Berani Bawaslu Mamuju Gandeng Unsulbar! Perkuat Pengawasan Partisipatif Lewat Tridarma Perguruan Tinggi

MAMUJU – Demokrasi yang kuat bukan hanya tentang suara di bilik pemilu, tetapi juga tentang kesadaran, pendidikan, dan partisipasi warga sejak dini. Hari ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Universitas Sulawesi Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk membangun pengawasan pemilu partisipatif berbasis pendidikan. Kolaborasi ini menjadi simbol harapan generasi muda dilibatkan langsung dalam menjaga kejujuran dan keadilan proses demokrasi, menjadikan kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga laboratorium penguatan integritas bangsa.

Hari ini, sebuah kolaborasi bersejarah resmi terjalin antara Bawaslu Mamuju dan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bertajuk “Kemitraan Strategis Pengawasan Partisipatif Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi.”

Acara penandatanganan berlangsung di lingkungan kampus Unsulbar pada Rabu 24 September 2025 dengan dihadiri oleh jajaran lengkap Bawaslu Mamuju: Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, serta Kasubag Bawaslu Kabupaten Mamuju. Suasana penuh semangat kolaboratif tampak jelas saat kedua belah pihak menyampaikan komitmennya untuk membangun pengawasan pemilu yang kuat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menghadirkan Partisipasi di Ruang Akademik

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari visi jangka panjang membangun kesadaran demokrasi sejak dini di lingkungan akademik.

“Kami percaya bahwa partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda di perguruan tinggi, adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kerja sama ini menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pengawasan ke dalam kegiatan akademik, baik melalui riset, diskusi ilmiah, maupun pengabdian masyarakat,” ujar Rusdin.

PKS antara Bawaslu dan Unsulbar menghadirkan ruang edukatif yang memungkinkan generasi muda belajar, mengawasi, dan berkontribusi langsung terhadap penguatan integritas pemilu. Dalam teori Civic Engagement Theory, (Diana Mutz & Peter Levine, 2022) menekankan pendidikan demokrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat meningkatkan kesadaran politik, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Ia juga menambahkan bahwa momentum ini sangat penting, khususnya di masa non-tahapan, di mana perhatian publik terhadap proses demokrasi cenderung menurun.

“Justru di masa tenang inilah kami ingin membangun pondasi yang kokoh. Pengawasan tidak hanya dibutuhkan saat tahapan berjalan, tetapi juga harus hidup di tengah masyarakat setiap saat,” tambahnya.

Kolaborasi ini menegaskan bagaimana penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk membentuk pengawas partisipatif yang ilmiah dan beretika. Dalam penerapan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai Agent of Social Change, Perguruan tinggi berperan sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong inovasi sosial dan perubahan positif.

Melalui kemitraan ini, diharapkan akan lahir berbagai program kreatif dan edukatif, seperti kuliah umum, riset kolaboratif, KKN tematik kepemiluan, hingga pelatihan kader pengawas partisipatif yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan nilai-nilai luhur demokrasi.(Humas)