Perkuat Akuntabilitas, Bawaslu Mamuju Ikuti Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2024

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju-Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, Kepala Sekretariat Bawaslu Mamuju, Muhammad Imran Pathurrahman, S.Pd., mengikuti rapat melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada Rabu, 2 September 2026.

Rapat tersebut membahas pemantauan dan pembinaan pertanggungjawaban belanja dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk memastikan proses pertanggungjawaban belanja dilaksanakan sesuai ketentuan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran sekretariat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan. Pembinaan dan pemantauan juga menjadi momentum untuk memastikan setiap proses pertanggungjawaban berjalan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Sekretariat Bawaslu Mamuju, Muhammad Imran Pathurrahman, S.Pd., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan kepada publik.

“Pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas kelembagaan. Karena itu, setiap penggunaan dana hibah harus dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan agar seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muhammad Imran.

Bawaslu Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pengelolaan administrasi dan keuangan yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat zoom tersebut, Bawaslu Mamuju tidak hanya memastikan tertibnya administrasi pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024, tetapi juga terus meneguhkan komitmen bahwa setiap amanah anggaran harus dikelola dengan penuh integritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.(Humas)