Perkuat Sinergi Pengawasan: Koordinasi Bawaslu Mamuju Ungkap Dinamika Pemutakhiran Data Parpol Triwulan I

Mamuju- Di tengah kesibukan tahapan pemilu yang terus bergerak, Bawaslu Kabupaten Mamuju kembali menunjukkan kesungguhan menjaga integritas demokrasi. Pada Rabu, 12 November 2025, langkah para pengawas pemilu menuju Kantor KPU Mamuju bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud dedikasi dalam memastikan setiap data partai politik yang diperbarui benar-benar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada komitmen moral yang mengalir di balik koordinasi itu—bahwa integritas data parpol adalah bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL, Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan koordinasi awal dengan KPU Kabupaten Mamuju untuk memastikan proses pemutakhiran berlangsung sesuai regulasi dan dapat diawasi secara berkelanjutan. Kehadiran jajaran KPU, Sudirman selaku Koordinator Divisi Teknis Hukum, Cheni dari Divisi Teknis Hukum, serta Anwar selaku staf Teknis mewarnai diskusi yang berjalan intens dan konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, KPU Mamuju memaparkan hasil pemutakhiran data Triwulan I yang telah dilakukan oleh Partai PKS, PAN, dan PDIP. Berbagai dinamika disampaikan, mulai dari penghapusan keanggotaan, perubahan data anggota, hingga penambahan anggota baru di seluruh kecamatan. Data yang cukup signifikan ditunjukkan oleh PKS yang mengajukan 371 anggota baru di berbagai kecamatan, sementara PDIP mengajukan 655 anggota baru dengan juga mencatat beberapa perubahan dan penghapusan anggota. Seluruh data ini menjadi gambaran penting mengenai perkembangan struktur dan aktivitas keanggotaan partai politik di Kabupaten Mamuju.

Selain itu, KPU menegaskan bahwa Partai PAN akan melakukan pemutakhiran lanjutan pada Triwulan II. Seluruh hasil pemutakhiran Triwulan I dijadwalkan diberikan secara resmi kepada Bawaslu Mamuju sebagai bagian dari transparansi dan koordinasi antar lembaga. KPU juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data melalui SIPOL hanya dapat dilakukan pada hari Kamis dan Jumat, sesuai ketentuan nasional yang bertujuan menjaga konsistensi dan keamanan sistem.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ikhsan, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mamuju, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah awal yang sangat krusial. Ia menegaskan pentingnya akses data SIPOL bagi Bawaslu untuk memastikan pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis data yang valid, terverifikasi, dan mutakhir.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan pemutakhiran data partai politik berjalan transparan dan sesuai regulasi. Kami ingin memastikan setiap perubahan data dapat kami akses dan awasi melalui SIPOL. Bagi kami, integritas data parpol adalah fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dan mengawal proses ini dengan maksimal.”
Ujar Muhammad Ikhsan

Langkah Integral Pencegahan Pelanggaran

Dalam perspektif teori terbaru mengenai electoral data governance, pemutakhiran data parpol adalah proses yang harus diawasi secara ketat karena menjadi fondasi bagi keabsahan sistem kepemiluan. Teori Continuous Political Data Updating menekankan pentingnya transparansi, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas SDM dalam menganalisis perubahan data secara real time untuk mendeteksi anomali atau potensi pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan langkah Bawaslu Mamuju yang menempatkan pengawasan SIPOL sebagai bagian integral dari pencegahan pelanggaran.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 11.05 hingga 13.16 WITA ini tidak hanya menghasilkan pemahaman bersama terkait dinamika data parpol, tetapi juga membuka ruang koordinasi lanjutan, termasuk potensi pelaksanaan rapat koordinasi bersama partai politik se-Kabupaten Mamuju di waktu mendatang. Rapat tersebut nantinya akan membahas lebih dalam mekanisme pemutakhiran data secara berkelanjutan, termasuk aspek teknis dan prosedural yang perlu disinkronkan antara parpol, KPU, dan Bawaslu.

Dengan selesainya koordinasi awal ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemutakhiran data partai politik. Pengawasan berbasis digital melalui SIPOL menjadi langkah strategis dalam memastikan integritas data parpol, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel.(Humas)