Sinergi Awasi Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Mamuju Libatkan Unsulbar dan Aktivis

MAMUJU - Di tengah dinamika pemilu yang semakin kompleks, Bawaslu Kabupaten Mamuju tak tinggal diam. Demi memastikan setiap suara rakyat benar-benar terdata dan tidak ada yang tercecer dalam proses demokrasi, berbagai langkah nyata dilakukan—dari desa ke kota, dari sekolah hingga ke ruang digital. Ini bukan sekadar tugas, ini adalah panggilan untuk menjaga keadilan pemilu sejak dari hulunya: data pemilih.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan PDPB dan Persiapan Pengawasan Rekapitulasi PDPB Triwulan 3 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada Senin, 29 September 2025.

Kehadiran Bawaslu Mamuju di kegiatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya sinergi pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Bukan hanya hadir dalam rapat koordinasi, Bawaslu Mamuju juga telah melakukan berbagai upaya konkret di lapangan demi menjamin kualitas daftar pemilih. Beberapa langkah strategis tersebut meliputi:

• Koordinasi intensif dengan Penggiat Demokrasi Sulbar dan GMNI Kabupaten Mamuju untuk mendukung pengawasan partisipatif.

• Pembentukan Posko Aduan PDPB secara daring dan luring di Kantor Bawaslu Mamuju, yang terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan ketidaksesuaian data kependudukan.

• Kunjungan ke berbagai SMA sederajat guna memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pentingnya terdaftar dalam DPT.

• Menggandeng tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk aktif melakukan pemantauan dan pelaporan perubahan data kependudukan di lingkungannya.

• Mengadakan diskusi bersama masyarakat terkait urgensi kualitas daftar pemilih yang valid dan akurat.

• Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Jurusan Hukum Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dalam rangka memperkuat kemitraan strategis pengawasan partisipatif berbasis Tridarma Perguruan Tinggi.

Zulkifli, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju, menyampaikan bahwa langkah-langkah ini merupakan bentuk keseriusan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu sejak tahap awal.

“Kami percaya bahwa kualitas demokrasi dimulai dari kualitas daftar pemilih. Karena itu, kami tidak hanya duduk di kantor, tetapi turun langsung ke lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, menggandeng pemuda, pelajar, hingga perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam pengawasan PDPB. Ini adalah kerja kolaboratif, kerja kerakyatan,” ujar Zulkifli.

Ke depan, Bawaslu Mamuju berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pengawasan dengan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Karena bagi mereka, satu suara yang hilang adalah hilangnya hak demokrasi seseorang.(Humas)