Sinergi Tangani Pelanggaran Administrasi Secara Efektif, Bawaslu Mamuju Hadiri Rakor

POLEWALI MANDAR-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengantisipasi serta menindak pelanggaran administrasi yang terjadi selama tahapan pilkada.

Rapat koordinasi yang diadakan di Hotel Sinarmas, Kabupaten Polewali Mandar, ini dihadiri oleh perwakilan dari setiap Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas upaya peningkatan pengawasan terhadap potensi pelanggaran administrasi yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. KPU Provinsi Sulawesi Barat turut memfasilitasi pertemuan ini untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Barat, Budiman Imran, diikuti oleh sambutan dari Elmansyah dan Supriadi Narno, anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pada sesi utama, Anggota Bawaslu Provinsi, Arhamsyah, SH, MH, menyampaikan materi bertema "Potensi Masalah Hukum Pada Hari Pemungutan Suara dan Setelah Pemungutan Suara." Materi ini membahas berbagai potensi pelanggaran administrasi yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara dan langkah-langkah pencegahan serta penanganannya.

Muhammad Subhan, SH, MH, Anggota Bawaslu Provinsi, dalam sesi siang hari, menyampaikan materi tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024. Diskusi berjalan interaktif dengan partisipasi aktif dari peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan terkait mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mamuju, M. Ikhsan, dalam tanggapannya, menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan KPU dalam mencegah potensi pelanggaran sejak awal tahapan pemilu. "Kami berkomitmen untuk memperkuat koordinasi di lapangan, karena keberhasilan dalam penanganan pelanggaran sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara semua pihak terkait," ujar M. Ikhsan. 

Sementara itu, Koordinator divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Mamuju, Zulkifli yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang efektif di antara para pengawas pemilu. "Koordinasi yang baik di antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten akan menjadi kunci dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilu serentak 2024. Kita harus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Masih dalam tanggapan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah penanganan pelanggaran administrasi di tingkat kabupaten. "Kami siap untuk terus melakukan pengawasan intensif dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menjaga kelancaran tahapan pemilu di wilayah kami," pungkasnya​. (Humas)