Validasi Data Pemilih Jadi Prioritas, Bawaslu Mamuju Ikuti Evaluasi di Bawaslu Provinsi

MAMUJU – Dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Senin 19 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, melibatkan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas; Kasubag Pengawasan dan Humas; serta staf teknis yang menangani DPB.

Dalam arahannya, Hamrana, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, menekankan bahwa saat ini Bawaslu berada dalam masa pengawasan DPB yang sangat penting.

“Mandat kita adalah melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Karena keterbatasan akses, fokus kita pada sisi prosedural. Kita gunakan DPT terakhir dan data hasil pengawasan sebelumnya sebagai rujukan utama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa KPU melakukan rekapitulasi per tiga bulan di tingkat kabupaten, dengan metode uji petik yang lebih banyak melibatkan koordinasi ke RT/RW atau desa/kelurahan, bukan dengan sistem door to door.

Sebagai upaya pendalaman, dokumen surat kematian dari RT/RW menjadi dasar legal (de jure) untuk mendukung proses penghapusan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang diterima oleh KPU.

“Kita dorong Bawaslu kabupaten untuk membentuk posko aduan DPB secara online dan offline, agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan laporan terkait keakuratan data pemilih,” tambah Hamrana.

Sementara itu, Darwis, Kepala Bagian Partisipasi dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, mendorong penguatan basis data dalam strategi pengawasan.

“Pengawasan DPB perlu didasarkan pada DPT terakhir dan dilakukan dengan metode persandingan data yang terukur,” tegas Darwis.

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menyampaikan pentingnya evaluasi sebagai momentum memperkuat koordinasi antar lembaga.

“Rapat ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyelaraskan pola pengawasan kita di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan akses data dan keterlibatan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data benar-benar terpantau secara akuntabel,” ujar Zulkifli.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju akan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan memperkuat konsolidasi lebih lanjut di Bawaslu Kabupaten Mamuju dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pengawasan daftar pemilih.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta menyampaikan pandangan serta kendala yang dihadapi di lapangan, dan menyepakati langkah tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan dan partisipatif. (Humas)