Zulkifli Tegaskan Komitmen Bawaslu Mamuju dalam Publikasi Hasil Pengawasan

Polewali Mandar – Di tengah masa jeda antara hiruk pikuk pemilihan dan persiapan tahapan baru, semangat keterbukaan justru semakin nyala. Dalam forum rapat di Bawaslu Polewali Mandar, Bawaslu Mamuju memastikan bahwa kerja-kerja pengawasan yang selama ini senyap di balik meja kini bersuara lantang di hadapan publik. Bagi mereka, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan tertinggi pada kepercayaan rakyat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju menghadiri kegiatan Publikasi Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 8 Februari 2025.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Kepala Sekretariat Bawaslu Polewali Mandar yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran tamu dari Bawaslu kabupaten lainnya. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi Bawaslu Polewali Mandar dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara optimal.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Polewali Mandar menekankan pentingnya publikasi hasil pengawasan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI. Ia berharap koordinasi ini dapat merepresentasikan kerja keras Bawaslu se-Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pengawasan selama pemilu dan pilkada.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Hamrana Hakim, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki tiga agenda utama yakni, Menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI terkait publikasi hasil pengawasan. Memfasilitasi koordinasi antara Bawaslu kabupaten dalam menindaklanjuti publikasi hasil pengawasan dan mengumpulkan laporan progres dari masing-masing kabupaten mengenai implementasi surat edaran tersebut.

Hamrana Hakim menegaskan bahwa publikasi hasil pengawasan merupakan bagian penting dari transparansi demokrasi. "Kami berharap publikasi ini tidak hanya menjadi dokumentasi semata, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami bagaimana Bawaslu bekerja dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.

Membangun Kepercayaan Publik 

Dalam kesempatan ini, masing-masing perwakilan Bawaslu kabupaten menyampaikan laporan progres publikasi pengawasan mereka. Sementara itu, Zulkifli selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan dua langkah konkret, yakni Penyusunan buku hasil pengawasan yang saat ini masih dalam tahap progres, memuat seluruh jenjang pengawasan yang telah dilakukan di Kabupaten Mamuju dan Publikasi hasil pengawasan melalui 20 media lokal, dengan 5 media telah menerbitkan laporan tersebut pada 5 Februari 2025. 

Langkah Bawaslu Mamuju mempublikasikan hasil pengawasan melalui 20 media lokal merupakan praktik nyata dari trust-building transparency. Dengan membuat hasil pengawasan dapat diakses dan diverifikasi oleh masyarakat, lembaga ini menanamkan pesan penting:

"Kami memastikan bahwa hasil pengawasan ini dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan adanya publikasi ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengawasan berjalan serta berbagai temuan yang telah didokumentasikan," ujarnya.

Menuju Open Goverment 2.0

Kegiatan publikasi hasil pengawasan Bawaslu Mamuju dan Polewali Mandar merupakan wujud nyata implementasi open government 2.0 di ranah demokrasi elektoral (OECD, 2023; Meijer, 2022). Dengan mempublikasikan hasil pengawasan melalui berbagai media dan kanal digital, Bawaslu tidak hanya menunjukkan keterbukaan data, tetapi juga membangun ruang dialog publik antara lembaga pengawas dan masyarakat. Ini menunjukkan transformasi Bawaslu dari lembaga yang hanya “mengawasi” menjadi lembaga yang berkomunikasi dan melibatkan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam penutupannya, pimpinan Bawaslu menekankan bahwa meskipun berada di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap dapat eksis dan bekerja secara maksimal. Diharapkan seluruh Bawaslu kabupaten dapat terus bergerak untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di wilayah masing-masing, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada di Sulawesi Barat. (Humas)