Hadiri Rakornas Evaluasi Pengawasan Siber Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Mamuju Berhasil Lakukan Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian
|
JAKARTA – Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan siber pada Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Mamuju turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Siber yang diselenggarakan oleh Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung dari 10 hingga 12 Desember ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan siber yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama terkait dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak di ruang digital.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, Bawaslu Mamuju sangat menyadari pentingnya peran pengawasan siber dalam menjaga integritas proses pemilu, baik selama tahapan kampanye maupun pemungutan suara. Dalam sambutannya, Loly Suhenty, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan siber pasca pemilu untuk memastikan bahwa potensi pelanggaran di ruang digital dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat. "Bawaslu harus lebih atensi terhadap potensi pelanggaran di ruang digital," ujarnya.
Kehadiran Bawaslu Mamuju dalam Rakornas ini memberikan perspektif penting dari daerah yang sering kali menghadapi kendala terkait infrastruktur dan sumber daya dalam melakukan pengawasan siber. "Pengawasan siber di Mamuju memiliki tantangannya sendiri, baik dari sisi keterbatasan teknologi maupun sumber daya manusia yang terlibat. Rakornas ini sangat bermanfaat untuk memperkuat koordinasi dengan Bawaslu pusat dan daerah lainnya, serta mempelajari strategi dan teknologi terkini dalam menangani hoaks dan ujaran kebencian," ujar Zulkifli, Anggota Bawaslu Mamuju.
Selama kegiatan ini, berbagai narasumber dari institusi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perwakilan dari platform media sosial besar seperti META dan TikTok, berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelusuran dan pelaporan konten yang melanggar serta strategi pencegahan gangguan siber pasca pemungutan suara.
Bawaslu Mamuju berharap melalui kegiatan ini, langkah-langkah strategis yang diambil dapat lebih memperkuat pengawasan siber di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Evaluasi dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemilu yang lebih transparan, adil, dan bebas dari informasi yang menyesatkan.
"Ke depannya, pengawasan siber harus lebih masif, dan kami di Bawaslu Mamuju berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan tersebut," tutup Zulkifli. (Humas)
Penulis: Andi Muhfi Zandi M