Sinergitas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam Pengawasan PPDB Provinsi Sulawesi Barat: Menuju Data Pemilih yang Lebih Akurat

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju-Bawaslu Mamuju terus berkomitmen dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan untuk memastikan kualitas dan akurasi data pemilih dalam Pemilu 2025. Dalam rangka evaluasi dan optimalisasi upaya pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mamuju menghadiri kegiatan “Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Pleno PDPB Kabupaten untuk Persiapan Pleno PDPB Provinsi Tahun 2025” yang dibuka oleh Kabag Pengawasan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara setiap kabupaten dalam menghadapi rapat pleno PPDB Provinsi Sulawesi Barat yang dijadwalkan besok, tanggal 10 Desember 2025. Rapat ini sangat penting untuk menyatukan langkah-langkah dalam penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Barat, Subhan, terdapat perbedaan data dan metode yang belum seragam di beberapa kabupaten, sehingga penting untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Bawaslu Provinsi.

Dalam kesempatan ini, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulawesi Barat, Arhamsyah, menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki metode yang lebih faktual dan akurat, salah satunya melalui uji petik dalam proses verifikasi pemilih. Menurut Arhamsyah, metode ini dapat memastikan keakuratan data pemilih yang lebih terjamin, sehingga meminimalisir potensi kesalahan dalam penyusunan data.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulawesi Barat, Hamrana Hakim, dalam arahannya membuka kegiatan dan mengapresiasi kehadiran setiap kabupaten serta konfirmasi data yang telah dilakukan. Menurutnya, hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu perlu ditindaklanjuti agar kualitas data semakin meningkat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Zulkifl, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu di setiap kabupaten harus dijadikan dasar dalam penyusunan data yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Zulkifl berharap agar sinergi antara Bawaslu Kabupaten dan Provinsi dapat terus berjalan dengan lancar, sehingga keakuratan data pemilih semakin terjamin.

Dalam konteks ini, teori Governance Transparency and Accountability menjadi relevan. Teori ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data publik. Dalam hal ini, proses verifikasi pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu menggunakan uji petik mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih. Metode ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Bawaslu Kabupaten Mamuju terus berupaya menjaga kualitas pengawasan dan verifikasi data pemilih, demi terciptanya Pemilu yang bersih, akurat, dan demokratis. Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten dan Provinsi diharapkan dapat memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparan, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Mamuju juga akan terus memonitor dan menindaklanjuti setiap temuan pengawasan, guna memastikan bahwa proses verifikasi data pemilih yang dilakukan mencerminkan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2025 akan semakin kuat, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan terus terjaga.(Humas)